PERLAWANAN BANGSA INDONESIA MENENTANG DOMINASI ASING

PERIODE SEBELUM TAHUN 1800
Bangkitnya rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Baab Ullah menentang Portugis disebabkan karena tindakan bangsa Portugis yang sudah melampaui batas. Terlebih lagi setelah “kaki tangan” bangsa Portugis menikam Sultan Hairun, ketika memasuki benteng untuk merayakan perjanjian perdamaian yang disepakatinya. Dengan tewasnya Sultan Hairun maka sejak tahun 1570 rakyat Ternate menghalangi aktivitas bangsa Portugis yang dijalankan dalam benteng. Tahun 1575 Sultan Baab Ullah menawarkan agar Portugis menyerah dan dijamin keselamatannya untuk meninggalkan Ternate. Di Ambon bangsa Portugis mendirikan benteng namun pada tahun 1605 Ambon direbut VOC. Portugis tergusur dan menetap di pulau Timor bagian timur sampai tahun 1976.

Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Akibatnya, aktivitas perdagangan para pedagang Islam di Selat Malaka terhenti dan para pedagang Islam mencari jalan sendiri untuk menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Islam di sebelah barat Indonesia.

Serangan Kerajaan Demak ke Malaka dipimpin oleh Dipati Unus (putera Raden Patah) merupakan bukti kecemasan terhadap Portugis. Armada Demak bersama-sama dengan Armada Aceh, Palembang, dan Bintan berusaha merebut kota Malaka. Namun dua kali serangannya yaitu tahun 1512 dan 1513 mengalami kegagalan.

Ketika Malaka dikuasai Portugis, di Sumatera bagian utara berdiri Kerajaan Aceh dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka, namun serangan itu mengalami kegagalan.

Sultan Agung, raja terbesar di Kerajaan Mataram, mempunyai cita-cita untuk menjadikan Pulau Jawa sebagai daerah kekuasaan yang berundang-undang di bawah panji Kerajaan Mataram. Untuk mencapai cita-citanya itu, Sultan Agung harus dapat mengusir VOC dari Batavia. Maka, pada tahun 1628, ia mengirim pasukannya untuk menyerang Batavia. Serangan pertama mengalami kegagalan, karena pasukan, logistik, dan persiapan Kerajaan Mataram belum begitu lengkap. Serangan kedua tahun 1629. Kerajaan Mataram telah mempersiapkan pasukan perangnya dan mendirikan lumbung-lumbung padi di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Kerajaan Mataram. Serangan kedua pun mengalami kegagalan karena lumbung-lumbung padi milik Kerajaan Mataram dibakar oleh “kaki tangan” Portugis. Dengan kegagalan yang kedua kalinya, Sultan Agung memerintahkan untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan yang berhadapan dengan Batavia dan melarang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan Batavia.

Untuk memperkuat kekuasaan dagangnya, Sultan Hasanuddin (Raja Makassar) menduduki Sumbawa, sehingga jalur pelayaran perdagangan dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin yang selalu membantu rakyat Maluku menyebabkan Belanda selalu kewalahan dalam menghadapi perlawanan tersebut. Peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan Belanda selalu terjadi baik di darat maupun di laut. Angkatan perang Belanda di bawah pimpinan Cornelius Speelman selalu dapat dihalau.

Untuk menghadapi Sultan Hasanuddin, Belanda minta bantuan Raja Bone yaitu Aru Palaka. Dengan bantuannya, Makassar jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bungaya (1667) yang isinya:

1)    Sultan Hasanuddin memberi kebebasan kepada VOC melaksanakan perdagangan dengan sebesar-besarnya.
2)    VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya Makassar.
3)    Wilayah Kerajaan Bone yang diserang dan diduduki zaman Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Aru Palaka dan diangkat menjadi Raja.

PERIODE SETELAH TAHUN 1800

a. Perlawanan Rakyat Maluku

Sebagai seorang sultan di Kerajaan Tidore, Sultan Nuku berusaha untuk meringankan beban rakyat dari penindasan pihak Kolonial Belanda. Dalam usaha mengusir Belanda, Sultan Nuku berhasil membina angkatan perang dengan inti kekuatannya adalah armada terdiri 200 buah kapal perang dan 6000 orang pasukan. Perjuangan ditempuh oleh Sultan Nuku melalui kekuatan senjata maupun politik diplomasi. Siasat adu domba yang dilakukan Sultan Nuku terhadap Inggris dan Belanda membuat Sultan Nuku dapat membebaskan kota Soa Siu dari kekuasaan Belanda (20 Juni 1801). Selanjutnya Maluku Utara berhasil dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Nuku (Tidore).

Perlawanan yang dilakukan oleh Thomas Matulesi (lebih dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura) diawali dengan penyebaran terhadap benteng Belanda yang bernama benteng Duurstede di Saparua. Dengan kegigihan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura, akhirnya benteng Duurstede jatuh ke tangan rakyat Maluku.
Pada tanggal 16 Desember 1817 Kapitan Pattimura dan kawan seperjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Mereka gugur sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Dalam perlawanan ini dikenal pula seorang tokoh wanita Martha Christina Tiahahu.

b. Perang Padri

Pada mulanya gerakan Padri adalah suatu gerakan untuk memurnikan ajaran agama Islam di wilayah Sumatera Barat. Haji Miskin sebagai pelopor dari gerakan ini berusaha untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat wilayah itu. Tokoh-tokoh lainnya yaitu Tuanku Mesiangan, Tuanku Nan Renceh, Datuk Bandaharo. Malin Basa (yang kemudian dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol). Namun gerakan padri itu mendapat tantangan dari tokoh-tokoh Kaum Adat.
Tidak ketinggalan seorang Pejuang wanita yang bernama  Rahmah El Yunusiah ikut berjuang

c. Perang Diponegoro

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Belanda menimbulkan rasa benci dari golongan-golongan rakyat banyak atau rakyat jelata. Walaupun keadaan sudah mulai panas namun golongan-golongan itu masih menunggu datangnya seorang Ratu Adil yang dapat memimpin mereka dalam menghadapi Belanda. Tokoh yang diharapkan itu adalah tokoh dari kalangan istana yang tampil ke depan untuk memimpin mereka, beliau adalah Pangeran Diponegoro.
Ada beberapa hal yang menyebabkan Pangeran Diponegoro turun  tangan dan memimpin perlawanan terhadap Belanda. Alasan tersebut terdiri dari alasan khusus dan alasan umum. Sebab-sebab khususnya antara lain sebagai berikut.

a.    Kekuasaan raja Mataram semakin kecil dan kewibawaannya mulai merosot. Bersamaan dengan itu terjadi pemecahan wilayahnya menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegara, dan Paku Alaman.
b.    Kaum bangsawan merasa dikurangi penghasilannya, karena daerah-daerah yang dulu dibagi-bagikan kepada para bangsawan, kini diambil oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mengeluarkan maklumat yang isinya mengusahakan perekonomian sendiri, tanah milik kaum partikelir (swasta) harus dikembalikan kepada pemerintah belanda. Sudah tentu tindakan ini menimbulkan kegelisahan di antara para bangsawan, karena harus mengembalikan uang persekot yang telah mereka terima.

c.    Rakyat yang mempunyai beban seperti kerja rodi, pajak tanah dan sebagainya merasa tertindas. Begitu pula karena pemungutan beberapa pajak yang diborong oleh orang-orang Tianghoa dengan sifat memeras dan memperberat beban rakyat.

Sebab-sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Patih Danurejo IV (seorang “kaki tangan” Belanda) memerintahkan untuk memasang patok-patok di jalur itu. Pangeran Diponegoro memrintahkan untuk mencabutnya, namun patok-patok itu dipasang kembali, keadaan ini berlangsung berkali-kali. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok itu dengan tombak, yang menandakan kesiapan Pangeran Diponegoro untuk berperang melawan Belanda. Ketika pembicaraan antara Pangeran Diponegoro dengan Pangeran Mangkubumi berlangsung, Belanda tiba-tiba melakukan serangan.

Serangan itu merupakan awal mulanya Perang Diponegeoro. Pangeran Diponegoro bersama dengan Pangeran Mangkubumi berhasil meloloskan diri keluar kota dan memusatkan pasukannya di Selarong. Kemudian Pangeran Diponegoro menggempur kota Ngayogyakarta, sehingga Sultan Hamengkubuwono V yang masih kanak-kanak dibawa ke benteng Belanda. Pasukan Belanda berhasil menghalau pasukan Diponegoro. Kegagalan pasukan Diponegoro ini mendorong beliau mengalihkan peperangan di sekitar kota Ngayogyakarta dan salah satu pertempuran yang dahsyat terjadi di Plered.

Selain dibantu oleh Pangeran Mangkubumi dan beberapa bangsawan lainnya, Diponegoro juga dibantu oleh Sentot Ali Basa Prawiradirdja dan Kiai Mojo dari Surakarta. Kiai Mojo berhasil mengobarkan Perang Jihad di daerah Ngayogyakarta, Surakarta, Bagelen dan sekitarnya. Pasukan-pasukan Diponegoro diberi nama seperti Arkiyo, Turkiyo, dan lain-lain.

Pada tahun 1826 terjadi pertempuran di Ngalengkong. Pasukan Diponegoro mengalami kemenangan gemilang yang mengharumkan nama Pangeran Diponegoro. Peristiwa Ngalengkong ini merupakan puncak kemenangan dari pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Rakyat menobatkan Pangeran Diponegoro sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Herutjokro Amirulmukminin Saidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa. Penobatan ini berlangsung di daerah Dekso.

Dalam pertempuran di Gawok terjadi perselisihan antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo mengenai masalah pemerintahan dengan masalah keagamaan. Dalam perselisihan itu Pangeran Diponegoro berpendapat bahwa masalah pemerintahan dan keagamaan harus dipegang oleh satu tangan, karena kedua unsur itu dianggap saling membantu. Sedangkan menurut Kiai Mojo kedua masalah itu harus dipegang secara terpisah. Tampaknya perselisihan itu, juga tentang siasat perang, karena menolak usul perang terbuka dari Kiai Mojo.

Tahun 1829 merupakan saat yang sangat kritis bagi Pangeran Diponegoro. Satu persatu pengikutnya mulai meninggalkan dan memisahkan diri. Setelah Kiai Mojo memisahkan diri dari kelompok Pangeran Diponegoro, juga Sentot Ali Basa Prawiradirdja yang menginginkan perang terbuka dan menolak siasat perang gerilya.

Kolonel Cleerens berhasil mengadakan perundingan pendahuluan sekitar bulan Pebruari 1830. Perundingan selanjutnya diadakan di Magelang pada Maret 1830. Perundingan itu berhasil dilaksanakan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock. Dalam perundingan itu Pangeran Diponegoro mengajukan tuntutannya yaitu Pangeran Diponegoro menginginkan sebuah negara merdeka di bawah seorang sultan dan juga ingin menjadi amirulmukminin di seluruh tanah jawa serta sebagai kepala negara bagi masyarakat Islam.

Tuntutan itu tak dipenuhi oleh Belanda sehingga tawar menawar pun terjadi. Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Batavia, kemudian di Menado. Selanjutnya Pangeran Diponegoro ditawan di Makassar (Benteng Rotterdam). Pangeran Diponegoro meninggal di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855.

d. Perang Aceh

Sejak meninggalnya Sultan Iskandar Muda, keadaan Kerajaan Aceh semakin suram. Begitu pula kira-kira tahun 1630 keadaan semakin suram akibat adanya saingan-saingan dari imperialisme barat. Kerajaan Aceh yang mengalami masa jaya pada masa Sultan Iskandar Muda akhirnya terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa dan berdaulat. Sultan Aceh hanya berkuasa di daerah Kutaraja dan sekitarnya saja. Sultan hanyalah merupakan lambang Persatuan Aceh namun demikian Sultan berkuasa penuh atas hubungan dengan negara asing. Bangsa Belanda maupun Inggris mengakui kedudukan politik Aceh berdasarkan Treaty of London (1824).

Dengan perjanjian tersebut, putra-putra Aceh mengadakan perdagangan secara leluasa dengan bangsa manapun juga. Kebebasan Aceh yang besar ini tidak menguntungkan Belanda. Oleh karena itu Belanda menggeledah dan menangkap para pelaut Aceh. Sebagai balasannya, rakyat Aceh mengadakan sergapan-sergapan terhadap kapal-kapal Belanda.
Dalam rangka memperkuat kedudukannya, Aceh mengadakan hubungan dengan Kesultanan Turki, namun demikian Turki pada saat itu memang sedang mengalami kemunduran. Kendati demikian, hubungan yang dijalin oleh Aceh dengan Turki tahun 1868 menggoncangkan pemerintahan Belanda. Terlebih lagi dengan terbukanya Terusan Suez tahun 1869, kedudukan Aceh makin bertambah penting, baik ditinjau dari strategi perang maupun dari dunia perdagangan yang dekat dengan Selat Malaka. Oleh karena itu, baik Inggris maupun Belanda takut kalau-kalau Aceh diduduki oleh salah satu bangsa barat lainnya.

Namun setelah terbukti bahwa Aceh mengadakan hubungan dan perundingan dengan Konsul Italia dan Amerika, maka Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian tahun 1872 tang dikenal dengan Traktat Sumatera, di mana Inggris memberikan kelonggaran kepada Belanda untuk bertindak terhadap Aceh dan sebaliknya Inggris boleh secara leluasa berdagang di Siak.
Ketika Aceh mengadakan perang gerilya dengan Belanda, pihak Belanda mendapat perlawanan yang seimbang. Begitu pula ketatanegaraan Aceh yang sulit dan tidak dapat diketahui oleh Belanda, sangat membingungkan siasat perang Belanda.

Seorang panglima yang terkenal yaitu Teuku Umar, dengan siasat perang yang dimilikinya mengatakan bahwa Belanda tidak dapat dikalahkan tanpa perlengkapan senjata yang memadai. Oleh karena itu Teuku Umar menyerah pada Belanda pada tahun 1893 dengan tujuan hanya untuk mendapatkan perlengkapan persenjataan. Setelah mendapatkan persenjataan, pada tahun 1896 ia meninggalkan tentara Belanda dan bersatu dengan pejuang rakyat, sehingga serangan-serangan pejuang Aceh terhadap Belanda semakin berbahaya.

Di pihak lain muncul perlawanan-perlawanan yang bersifat keagamaan di bawah pimpinan seorang ulama (Teungku), yaitu Teungku Cik di Tiro. Belanda yang sudah kewalahan menghadapi serangan-serangan Aceh akhirnya mengirim Dr. Snouck Hurgronje untuk menyelidiki tatanegara Aceh. Dari penyelidikannya itu yang ditulis dengan judul De Atjehers (dalam bahasa Inggrisnya The Acehnese) dapat diketahui letak kelemahan dan kunci rahasia Aceh, baik yang berhubungan dengan tatanegara, kepercayaan, adat maupu siasat perang dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman Dr. Snouck Hurgronje, pada tahun 1899, Belanda mengirim Jenderal Van Heutsz untuk mengadakan serangan umum di Aceh Besar, Pidie dan Samalangan. Serangan umum di Aceh itu dikenal dengan Serangan Sapurata dari pasukan Marchausse dengan anggota pasukannya terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda. Pasukan inilah yang benar-benar telah mematahkan semangat juang para pejuang Aceh. Dalam serangan itu banyak putra-putra Aceh yang gugur.

Dalam waktu singkat Belanda merasa berhasil menguasai Aceh. Kemudian Belanda membuat Perjanjian Pendek, di mana kerajaan-kerajaan kecil terikat oleh perjanjian ini. Kerajaan-kerajaan kecil ini tunduk pada Belanda dan seluruh kedudukan politik diatur oleh Belanda, sehingga masing-masing kerajaan diharuskan untuk:

1)    Mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda.
2)    Berjanji tidak akan berhubungan dengan suatu pemerintahan asing.
3)    Berjanji akan menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda.

e. Perang Bali
Sebelum abad ke-19, Pulau Bali dikuasai oleh beberapa kerajaan kecil yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung merupakan penguasa tertinggi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali.
Menurut perjanjian antara Kerajaan Klungkung dengan Belanda tahun 1841, Kerajaan Klungkung yang ada pada saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Dewa Agung Putra, dinyatakan sebagai Kupernement dari Hindia Belanda (suatu negeri yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda). Namun ada hak-hak Kerajaan Bali yang paling mudah dilanggar, yaitu Hak Tawan Karang. Hak tersebut menyatakan bahwa kerajaan berhak merampas dan menyita barang-barang serta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Kerajaan Buleleleng adalah kerajaan yang pertama diserang Belanda, karena menganggap bahwa kerajaan ini sebagai kerajaan terkuat.

Pada waktu, kerajaan Buleleng berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patihnya I Gusti Ketut Jelantik
. Kedua-duanya sama-sama anti penjajah Belanda.
Pada tahun 1844, Kerajaan Buleleng berhasil menawankarangi sebuah kapal dagang di Prancak (daerah Jembara) yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Buleleng. Peristiwa inilah yang dijadikan dalih oleh Belanda untuk menyerang Pulau Bali pada tahun 1848.
Dengan datangnya Belanda ke Pulau bali maka pertempuran tidak dapat dihindari. Pertempuran yang paling hebat terjadi di sebelah timur kota Singaraja yaitu di daerah Jagaraga.

Dalam pertempuran pertama Belanda mengalami kegagalan, namun pada pertempuran kedua yang terjadi pada tahun 1849, Belanda berhasil merebut benteng pertahanan terakhir di Kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pasukan Belanda saat itu dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V Michiels dan Van Swieten sebagai wakilnya berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng. Raja bersama patihnya dapat meloloskan diri ke Karangasem. Pertempuran ini lebih dikenal dengan Puput Jagaraga.

Setelah Buleleng dapat ditaklukan, Belanda terus ingin menguasai dan menaklukan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali. Akibatnya suasana kehidupan masyarakat terus diikuti dengan “Perang Puputan”, seperti Perang Puputan Kusamba (1908), Perang Puputan Badung (1906), Perang Puputan Klungkung (1908).
Perang Puputan Badung yang terjadi pada tahun 1906 diawali dengan terdamparnya sebuah kapal di Pantai Sanur. Seperti yang terjadi di Kerajaan Buleleng, kapal itu pun ditawankarangi oleh Kerajaan Badung. Belanda menuntut ganti rugi kepada Raja Badung (Ida Cokorde Ngurah Gede Pamecutan). Penolakan Raja mengakibatkan Belanda melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Badung. Pertempuran mati-matian terjadi dengan suatu cara yang unik. Laki-laki, wanita dan anak-anak berpakaian serba putih (puputan) dengan membawa tombak atau keris menyerbu tentara Belanda yang bersenjata lengkap dan modern. Mereka menyerbu dengan tidak mengenal rasa takut dan akhirnya semua gugur. Pertempuran ini dikenal dengan Puputan Badung.

f. Perang Bone
Sejak perjanjian Bongaya tahun 1667, Belanda mulai mempunyai wilayah kekuasaan di Sulawesi Selatan terutama di sekitar daerah Makassar. Karena merasa khawatir daerah Indonesia akan jatuh ke tangan bangsa Eropa lainnya, maka Belanda berupaya untuk menyatukan kekuasaan di daerah Sulawesi Selatan.
Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen berangkat ke Makassar untuk memperbarui Perjanjian Bongaya yang telah ditetapkan tahun 1667. Menurut Belanda Perjanjian Bongaya tidak sesuai dengan sistem pemerintahan imperialismenya. Akan tetapi, Kerajaan Bone menentang pembaruan Perjanjian Bongaya itu. Akibatnya, terjadilah perang antara Kerajaan Bone dengan Belanda. Walaupun ibu kota Bone berhasil direbut Belanda, tetapi bukan berarti Kerajaan Bone sudah jatuh. Kerajaan Bone yang diperintah oleh seorang Raja Putri memberikan perlawanan yang sengit dan menimbulkan korban di pihak Belanda.

Pada tahun 1859, perang meletus lagi sehingga sampai pada tahun 1860 Bone dapat dikalahkan. Jatuhnya Kerajaan Bone yang merupakan kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan mengakibatkan Belanda semakin mudah untuk menguasai kerajaan-kerajaan lainnya di daerah itu. Perlawanan terakhir dari Kerajaan Bone yaitu pada tahun 1908 dan sejak saat itu Bone secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintah penjajah Belanada.

g. Perlawanan Rakyat Batak
Kerajaan Batak terletak di wilayah Tapanuli. Raja terakhir bernama Raja Sisingamangaraja XII (1875-1907). Pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak terletak di Bakkara (sebelah barat daya Danau Toba).

a)    Raja Sisingamangaraja XII tidak sudi daerah kekuasaannya makin diperkecil oleh Belanda. Ia tidak dapat menerima kota Natal, kemudian Mandailing, Angkola, Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda.
b)    Belanda ingin mewujudkan Pax Netherlandica.

Untuk mewujudkan tujuan Pax Netherlandica, Belanda berusaha menguasai daerah Tapanuli Utara sebagai lanjutan pendudukannya atas Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur. Belanda menempatkan pasukan pendudukannya di Tarutung dengan dalih melindungi para penyebar Kristen yang tergabung dalam Rhijnsnhezending. Tokoh penyebarnya bernama Nommensen (orang Jerman).

Daerah gerak Raja Sisingamangaraja XII makin sempit. Pasukan Belanda yang dikerahkan adalah Pasukan Marsose dan pasukan ini merupakan pasukan yang diandalkan oleh Belanda dalam berbagai peperangan.

h. Perang Kolonial dan Pembuatan Negeri Jajahan
Dengan pelaksanaan kebeasan berusaha atau swastanisasi dan akibat dari pembukaan Terusab Suez (1869) maka hubungan pelayaran Eropa dengan Asia dapat diperpendek. Kapal-kapal bangsa Eropa lainnya berdatangan di perairan Selat Malaka dan Nusantara. Kesemuanya ini mendorong pihak Belanda untuk segera menyelesaikan perang kolonial, dan pembuatan daerah jajahannya di Indonesia.

About these ads